BORNEONEWS, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara mendukung rencana pemerintah mengenai rencana Indonesia bebas lokalisasi prostitusi 2019.
Ketua DPRD Barito Utara, Set Enus Y Mebas mengatakan rencana penutupan lokalisasi prostitusi di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendataan para pekerja seks komersial (PSK) dan proses pemulangannya.
“Kami siap mendukung rencana penutupan lokalisasi, namun dengan catatan harus memanusiakan para eks PSK serta memberikan keterampilan. Jangan sampai pada nantinya setelah dipulangkan ke daerah assal, mereka (eks PSK) kembali kepekerjaan semula,” kata Enus saat sosialisasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tuna Sosial, Selasa (14/8/2018).
Menurut Enus, lokasi Merong atau Lembah Durian sangat stategis yakni berada di pinggir Sungai Barito. Ini membuat lokasi tersebut sangat potensial. Dirinya menyarankan agar lokasi tersebut dijadikan sentra usaha.
“Lokasi ini dapat dijadikan wisata rumah makan air atau dapat dijadikan sentara usaha kerajinan khas daerah dan lainnya,” terangnya.
--page
Namun semua itu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai sentra usaha. Pemilik wisma dapat diarahkan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait.
Disampaikan, untuk Perda penutupan lokalisasi ini masih dalam proses. “Tapi apabila diperlukan dalam waktu dekat, pemerintah daerah dapat menggunakan Perbup,” ujarnya. (RAMADHANI/B-6)
