BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi menilai banyaknya tuntutan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius dan tidak mampu direalisasi melalui kebijakan APBD Kotim .
Ia menganggap pelaksanaan pembangunan di daerah itu masih belum bisa dikatakan adil. Itu bisa dilihat dengan pembangunan saat ini yang masih terlihat hanya menumpuk di suatu titik.
"Pembangunan masih berkutat di daerah perkotaan saja sehingga banyak kecamatan lainya terkesan terabaikan begitu saja," kata Supriadi, Kamis (23/8/2018).
Belum lagi, menurut dia, soal ekonomi masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah daerah perlu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan.
Itu bisa dilakukan melalui kebijakan dengan mempermudah akses pemasaran hingga akses modal kepada lembaga terkait. Serta pelayanan birokrasi dan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten..
"Kami meminta kepada pemerinah daerah setempat kedepannya dalam melaksanaan pembangunan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat," tandasnya.
Serta, kata dia, harus bisa membedakan mana pembangunan yang untuk kepentingan umum dan memiliki efek manfaat besar bagi kehidupan warga masyarakat Kotim.(NACO/m)
