BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Roy Lumban Gaol menuntut agar kebijakan dari pemerintah daerah hingga pusat seharusnya berperan besar serta adil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Roy menyatakan jika keadilan pembangunan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan pemerintah, sehingga harus didukung semua pihak.
Sebab dengan ketidakadilan pembangunan itu akan memunculkan ketimpangan, dan ketimpangan itu sendiri akan membuat dampak engatif kepada daerah itu sendiri.
"Jangan sampai ada ketimpangan sebab akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat karena itu adalah tujuan akhir dari setiap pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun pemerintah daerah," kata dia Senin (27/8/2018).
Menurut dia jika gagal meningkatkan kesejahteraan warganya itu dapat diartikan bahwa pemerintah telah gagal, karena itu orientasi pembangunan semestinya hasil pembangunan yang dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
--page
Seperti halnya menurut dia petani kelapa di daerah selatan Kotim. Ada sejumlah kecamatan yang hidupnya bergantung disektor itu yakni Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Saat ini harga kelapa yang menjadi andalan petani itu terjun bebas hingga mencapai angka Rp500 per buah. di sisi lain kebijakan kebutuhan pokok melambung tinggi.
Maka di situlah negara harus hadir melalui pemerintah untuk memberikan solusi terbaik bagi kehidupan masyrarakat petani kelapa. Begitu juga bagi sektor lainnya. Karena jika kondisi itu belanjut maka petani akan berangsur-angsur berpindah menjadi petani kelapa sawit. (NACO/B-5)
