BORNEONEWS, Palangka Raya - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan apabila ada konflik lahan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat. Hal itu bisa dilakukan jika ada permintaan dari perusahaan
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI Pusat, Eddy Martono menjawab pertanyaan wartawan soal jarangnya GAPKI terlihat menyelesaikan sebuah konflik lahan.
"Kami (GAPKI) akan terlibat apabila memang perusahaan minta. Yang terjadi adalah perusahaan ini memang tidak melibatkan kami, dengan alasan bisa menyelesaikan masalah sendiri," kata Eddy dalam Workshop Jurnalistik tentang Peran Netizen Dalam Menyongsong Masa Depan Industri Kelapa Sawit Indonesia di Palangka Raya, Kamis (30/8/2018).
Dia menuturkan, biasanya tiap perusahaan sudah memiliki bagian yang menangani masalah tersebut.
"Tapi kalau misalnya GAPKI diminta melibatkan diri, GAPKI akan turun. Misalnya akan menurunkan ahli hukum dan lain-lain," kata dia.
--page
Ia menjelaskan, tidak semua perusahaan perkebunan di Indonesia menjadi anggota GAPKI.
"Bisa jadi yang disampaikan itu bukan anggota GAPKI. Nah artinya GAPKI akan terlibat apabila memang anggotanya meminta. Kalau anggota tidak meminta, GAPKI tidak akan melibatkan diri," tuturnya. (BUDI YULIANTO/B-11)
