BORNEONEWS, Palangka Raya – Penanganan program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih jauh dari harapan. Karena tugas pokoknya ada di pemerintah kabupaten/kota, maka kritik pun meluncur buat mereka.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng, Suhaemi mengatakan, saat ini hanya sebanyak 48 ribuan warga Kalteng yang mendapat jatah PKH. Padahal, alokasi dua kali lipat dari itu, asalkan ada data yang jelas, by name dan by address dari pemerintah setempat.
“Ini yang tidak dilakukan dengan baik. Padahal dananya ada untuk keluarga tidak mampu itu. Seharusnya itu keluarga dapat, tinggal verifikasi validasi (verivali) saja, data dasar ada, tetapi tidak dilakukan,” cetus Suhaemi, dikonfirmasi Borneonews, Selasa (4/9/2018).
“Ini kewenangan di pemerintah kabupaten/kota, karena tugas mereka sebenarnya membantu, mendampingi, mengawal data itu. Data tidak di Dinsos, tapi di daerah, dan mereka yang langung mengirim/mengupload ke Pusat,” tambahnya menandaskan.
Salah satu kelemahan kabupaten/kota, yang tidak terlalu serius melayani pendataan masyarakat miskin ini, juga terbongkar saat rapat kordinasi penanggulangan kemiskinan yang menghadirkan tim pusat di Aula Bappedalitbang Kalteng pekan lalu.
--page
“Makanya saat Rakordal kemiskinan, agar wajib hukumnya Pemkab/Pemda membantu ini. Kalau tidak, ya kita lah yang akan dosa semuanya. Dananya ada kok, selalu siap dipusat. Orang seharusnya dapat malah tidak dapat, itu kenapa?, karena kita tidak anggarkan, tapi kita yang enggak ajukan, padahal pusat sudah anggarkan,” pungkasnya. (ROZIQIN)
