BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sarjono, Rabu (5/9/2018) menyebutkan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kotim masih belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah.
Padahal, program KAT tersebut ada di Dinas Sosial Kabupaten Kotim yang seyogyanya bisa berjalan dengan baik. Salah satunya bersinergi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya.
Sarjono menambahkan, di Kotim ini ada sejumlah Komunitas Adat Terpencil, yang merupakan program dari pemerintah pusat untuk disinergikan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
"Akan tetapi itu ternyata tidak berkelanjutan dan tidak maksimal dilaksanakan di daerah pedalaman Kotim,“ kata Sarjono.
Mantan Damang Kepala Adat Antang Kalang itu menambahkan, untuk tahun 2018 ini ada dua desa yang jadi objek program KAT yakni Desa Tumbang Tawan dan Desa Lunuk Bagantung, Kecamatan Bukit Santuai.
--page
Namun, hasilnya di lapangan tidak dimaksimal dan disinergikan oleh pemerintah kabupaten. Kondisi itu tentu memicu keprihatinan. Aplagi itu program skala nasional yang seharusnya bisa dikembangkan di daerah.
"Dari itu kami mendorong agar program KAT ini bisa berjalan. Kami dari DPRD sangat mendukung dengan program ini," kata dia.
Diharapkan, KAT ini bisa eksis dan didukung dengan sumberdaya yang mumpuni. Salah satunya dengan mengedepankan peran dari SOPD teknis sebagai penggeraknya. (NACO/B-11)
