BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung meminta agar masyarakat tidak mudah termakan atau percaya berita bohong alias hoaks.
Terlebih mendekati masa kampanye pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun depan, banyak kabar-kabar yang tidak jelas kebenarannya beredar di media sosial.
"Kepolisian dan TNI saya rasa punya program gerakan anti hoaks. Kita dukung itu. Bagaimana nasib anak bangsa kita kalau setiap hari dijejali berita bohong, tidak bisa dibayangkan. Harus ada tindakan anti hoaks dari beragai pihak untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi berita bohong," kata Nenie, Jumat (7/9/2018).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, program ini bagus untuk membendung santernya kabar-kabar bohong yang beredar. Tidak hanya meresahkan, tetapi juga memengaruhi pemikiran terutama untuk generasi muda yang tengah gencar belajar banyak hal.
"Ini bagus agar warga tak terpengaruh berita-berita tidak benar. Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi atas isu yang belum jelas informasinya. Sebab, segala sesuatu harus meninjau kembali kebenaran terlebih dahulu," pungkasnya.
--page
Masyarakat, menurut Nenie, harus membiasakan diri mengecek kebenaran lebih dahulu sebelum membagikan kembali sebuah tulisan. Karena saat ini sudah ada undang-undang ITE, masyarakat yang membagikan kabar bohong juga bisa saja ditangkap polisi.
"Walaupun hanya membagikan kiriman orang bisa saja kita yang ditangkap, karena ada undang-undang ITE itu. Jadi biasakan menyelidiki dulu kiriman atau tulisan yang akan kita bagikan, terutama yang memiliki unsur sara atau menyangkut seorang tokoh di dunia perpolitikan," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/B-2)
