BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Peraturan perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) ke non-public sector obligation (PSO) tidak akan terlalu efektif menekan defisit neraca perdagangan Indonesia serta membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.
"Dengan konsumsi solar dalam negeri yang relatif stagnan, perluasan mandatori B20 tidak akan banyak menyerap stok minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam negeri," kata analis produksi kelapa sawit Cofco International, Roby Fauzan, di Jakarta, Senin (10/9/2018).
Menurut Roby, jika targetnya untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan stabilisasi rupiah, kebijakan itu tidak akan membantu banyak.
"Pemerintah harus ada terobosan lain selain penerapan program biodiesel B20," ujar Roby.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah menunjukkan penurunan. Konsumsi solar semester I tahun ini hanya 7,19 juta kiloliter (kl), dari target APBN tahun ini sejumlah 15,62 juta kl.
--page
Roby memprediksi konsumsi solar pada semester II tahun ini tidak akan sekuat paruh pertama tahun ini.
"Hal itu disebabkan oleh tren konsumsi nasional yang sedang melandai, sehingga memengaruhi pergerakan logistik nasional," papar dia.
Sedangkan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan, perluasan mandatori B20 akan menghemat cadangan devisa hingga US$5,6 miliar per tahun.
"Pasti signifikan dan menekan defisit neraca perdagangan dan menstabilkan rupiah, selama ini seolah tidak terasa karena yang diwajibkan baru PSO. Nanti ketika non PSO sudah diwajibkan, akan tampak hasilnya, terutama dari sektor transportasi," ujarnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)
