BORNEONEWS, Palangka Raya - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan perlunya Analis Standar Belanja (ASB) dalam pengelolaan keuangan daerah. ASB yaitu kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan saat melaksanakan suatu kegiatan.
"ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif," kata Wakil Wali Kota Mofit Saptono Subagio saat sosialisasi Analis Standar Belanja Pemerintah Kota Palangka Raya di Aula Peteng Karuhei II, Rabu (12/9/2018).
Ketentuan ASB, lanjut Mofit, dipertegas dengan terbitnya PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP nomor 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri nomor 13 tahun 20016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi terseut selalu disebutkan ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.
"Kegiatan ini bertujuan untuk penyesuaian standarisasi yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap progam atau kegiatan pada SOPD di lingkup Pemko Palangka Raya yang nantinya akan menjadi acuan dan pedoman bagi SOPD dalam menyusun RKA-SOPD Pemko Palangka Raya," tambah Mofit
Mofit juga menyebut bahwa sosialisasi ASB ini diharapkan dapat membuat tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD di setiap SOPD.
--page
"Sosialisasi ASB ini sangat bermanfaat, utamanya dalam penyusunan anggaran belanja Pemko, agar hasil dan capaian kinerjanya yang disusun diharapkan benar-benar efisien dan efektif sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat. Saya mengharapkan agar penyusunan APBD 2019 benar-benar selaras dengan standar belanja di setiap SOPD," tutup Mofit. (TESTI PRISCILLA/B-5)
