BORNEONEWS, Pangkalan Bun- Dokter Fachrudin kembali terpilih sebagai Ketua Ikan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) periode 2018-2021.
Fachrudin terpilih secara aklamasi untuk kedua kalinya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) IDI Kobar yang digelar di Ballroom SwissBelhotel, Pangkalan Bun, Minggu (16/9/2018).
Seusai Muscab, Fachrudin yang saat ini menjabat sebagai kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kobar dan Plt Direktur RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, mengatakan bahwa proses pemilihan dilakukan oleh 80 dari 110 tenaga dokter yang tersebar di rumah sakit, praktik mandiri, dan perusahaan.
"Tantangan ke depan yang kita hadapi adalah bagaimana agar tenaga dokter yang bertugas di Kabupaten Kobar bisa terpenuhi. Karena saat ini jumlahnya sangat terbatas. Tentunya perlu peran serta dari pemerintah agar tenaga dokter serta yang baru lulus menjadi dokter bisa betah bertugas di Pangkalan Bun. Karena banyak rumah sakit lain, terutama di Pulau Jawa yang menawarkan untuk bergabung. Tentunya dengan jaminan kesejahteraan serta fasilitas sarana prasarana yang lengkap dan lebih baik," sebut Fachrudin.
Ia menyebutkan, jumlah dokter spesialisasi di Kobar masih terbatas. "Di antaranya adalah dokter spesialis jantung yang sampai sekarang masih belum ada. Kemudian, dokter ortopedi yang saat ini statusnya masih kontrak. Selain itu, ada juga yang perlu penambahan seperti dokter spesialis radiologi yang baru ada satu orang. Karena spesialisasi radiologi bisa dikatakan cukup sibuk untuk melayani banyak sekali permintaan pemeriksaan," tuturnya.
--page
Fachrudin juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Semarang Medical Center (SMC) Rumah Sakit Telogorejo atas pelaksanaan Muscab IDI Cabang Kobar yang dirangkai dengan seminar tentang parkinson, epilepsi, dan IVF (bayi tabung).
"Karena pelaksanaan seminar ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu terbaru dari narasumber yang ahli dibidangnya. Sehingga rekan-rekan dokter yang bertugas melayani pasien bisa menjelaskan tahapan yang perlu dilakukan terkait penanganan bila ada kasus tersebut," ungkap Fachrudin. (KRIDA/B-3)
