BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Ary Dewar mendorong agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menata penempatan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menumpuk di daerah perkotaaan.
Seperti saat ini, menurut dia, banyak ASN yang bertugas di SOPD tidak maksimal dalam bekerja. Maka dari itu formasi dan susunan ASN di lingkungan pemerintah daerah itu harus tersusun.
Apalagi jika Pemkab Kotim ada rencana menata dan menyebarkan penempatan ASN hingga ke pelosok itu dinilai langkah baik. Apakah itu bagi tenaga medis, guru, tenaga ASN kecamatan, hingga kelurahan.
"Jangan sampai ASN itu menumpuk didalam kota saja, di desa sana masih banyak kekurangan,“ tegas politisi Gerindra itu, Selasa (18/9/2018).
Dengan adanya penataan ASN ini lanjut dia maka diharapkan akan bedampak kepada kinerja yang maksimal. Sebuah kewajaran apabila ASN di lingkup Pemkab Kotim dituntut maksimal bekerja.
--page
Karena pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran sudah mengucurkan dana besar untuk membayar tunjangan penghasilan kalangan ASN.
Apalagi dengan kesepakatan awal ketika pemerintah daerah menaikan tunjangan mereka dalam hal kinerja juga dituntut untuk maksimal.
"Maka dari itu kami akan monitor apakah sebelum dan sesudah kenaikan tunjangan ada perubahan atau bagaimana," pungkasnya. (NACO/B-5)
