BORNEONEWS, Muara Teweh – Kapolres Barito Utara AKBP Dostan Matheus Siregar mengatakan dalam kacamata Kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan bidang kemananan.
Di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat.
Untuk itu, kata dia, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholder terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia.
“Pemolisian diera demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden,” terangnya, Rabu (19/9/2018) pada apel gelar pasukan Operasi Matap Brata Telabang 2018.
Dikatakannya, pemilhan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi, karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang.
“Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelanggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini,” ucanya.
Disampaikan, pemilu 2019 memiliki kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari setiap partai politik dalam berkopetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilres, namun juga agar bisa tetap bertahan,” terangnya. (RAMADHANI/B-6)
