BORNEONEWS, Muara Teweh - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD kabupaten Barito Utara menyoroti sejumlah isu strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.
Sekretaris Fraksi PPP, Abri mengatakan, salah satunya, agar pemerintah melakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgen dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan pergeseran anggaran yang tidak terserap pada APBD Murni 2018, pada kegiatan yang belum selesai dan sangat diperlukan masyarakat,” kata Abri, Rabu (19/9/2018).
Fraksi PPP juga menginginkan agar pemkab melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan nyata, terhadap peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Fraksi PPP juga menyoroti rencana pembangunan kompleks perkantoran yang terletak di Jalan Negara arah Banjarmasin yang telah dianggarkan dan disetujui DPRD.
--page
Sebab, pada kenyataannya rencana tersebut sampai saat ini belum terlaksana. Malahan, ada beberapa dinas yang merencakan rehab dan pembangunan gedung baru di lokasi saat ini.
Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penganggaran perencanaan revitaliasi Pasar Rakyat Pendopo.
“Water Front City (WFC) yang saat ini dijadikan tempat relokasi sementara pasar pendopo yang terbakar, itu terlihat kumuh dan semerawut,” kata dia.(RAMADHANI/B-11
