BORNEONEWS, Sampit - Sanggar kegiatan belajar (SKB) milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur terkesan luput dari perhatian. Fasilitas fisik di SKB itu cukup memprihatinkan. Hampir setiap hari, ruang kelas acak-acakan karena jadi tempat bermain monyet di sekitar hutan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu mengaku melihat langsung saat berkunjung ke SKB yang ada di dekat kantor Disdik Kotim. "Hampir setiap hari ruang tersebut dimasuki gerombolan monyet. Ini akibat kerusakan fasilitas itu sehingga monyet bisa keluar masuk," kata Dadang, Selasa (25/9/2018).
Kondisi ini sangat memprihatinkan, ditambah lagi dengan anggaran operasionalnya, menurut mereka yang ada di SKB itu, tidak ada sama sekali.
Semestinya dana operasional diperhatikan. "Kami dari DPRD, pada dasarnya mendesak pemerintah daerah untuk membuka mata dengan SKB itu," kata Dadang.
Apalagi di SKB itu ada lima tenaga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di mana Kepala SKB masih dijabat orang yang belum definitif.
--page
Dadang juga mendorong agar SKB itu memiliki pimpinan yang definitif, sebab ada kebijakan yang dibatasi selama statusnya masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Apalagi, kata dia, dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal.
Melalui jalur pendidikan nonformal, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang kini berubah nama menjadi Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menyelenggarakan berbagai program yang salah satu di antaranya adalah Pendidikan Kesetaraan, yang terdiri atas Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C. Pendidikan Luar Sekolah ini antara lain dilembagakan melalui SKB. (NACO/B-2)
