BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Organisasi lingkungan Greenpeace membantah pihaknya memiliki sikap antisawit, dan justru sebaliknya ingin industri sawit nasional mengadopsi praktik berkelanjutan sehingga bisa diterima di pasar global.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik melalui keterangan tertulis yang diterima akhir pekan lalu, mengatakan bahwa tudingan sejumlah kalangan terhadap pihaknya telah melancarkan kampanye hitam terhadap sawit adalah penilaian yang salah.
"Sikap Greenpeace sejak awal tidak pernah anti-sawit, kami percaya bahwa minyak sawit sangat penting bagi petani serta ekonomi Indonesia dan ini harus dipertahankan," katanya.
Ia berdalih apa yang telah dilakukan Greenpeace bersama grup band Boomerang beberapa waktu lalu itu untuk mendesak diakhirinya deforestasi, bukan mematikan minyak sawit.
Pada kesempatan itu, Kiki juga mengakui perkebunan kelapa sawit adalah tanaman yang sangat efisien terhadap penggunaan lahan, artinya satu hektare kelapa sawit menghasilkan minyak nabati lebih banyak dibandingkan tanaman lain seperti kedelai atau bunga matahari.
--page
Menurut dia, jika minyak sawit dilarang, justru perusahaan atau pemerintah bisa beralih ke tanaman lain, dan ini tentu berisiko mengalihkan masalah ke tempat lain.
Untuk itu, menurut Kiki, Greenpeace tidak mengadvokasi perusahaan atau pemerintah untuk menghentikan atau melarang produksi minyak sawit. Sebaliknya, pihaknya berkampanye untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memproduksi atau memperdagangkan sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut.
"Kami mendorong industri untuk memproduksi sawit secara berkelanjutan. Inilah mengapa begitu penting bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan minyak sawit, atau minyak nabati lainnya dari tanaman pertanian untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati," katanya.
Ia berpendapat, persoalan utamanya terletak di sejumlah pedagang minyak sawit yang masih terkait praktik perusakan hutan. Kiki menegaskan seharusnya pemerintah dan DPR menyoroti dan mengawasi perilaku pedagang-pedagang minyak sawit, karena akibat perilaku mereka, komoditas sawit Indonesia tengah menghadapi risiko pengurangan drastis ke negara-negara Uni Eropa.
Di sisi lain pemerintah baru saja mengeluarkan Inpres Moratorium Sawit (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit), yang secara tidak langsung meyakini bahwa ada permasalahan di sektor kelapa sawit.
--page
"Jika kelapa sawit ditanam dengan mengedepankan pelestarian alam, tanpa merusak hutan atau lahan gambut, dan bebas dari konflik sosial, maka akan menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat. Indonesia akan menjadi yang terdepan di dunia dalam sektor industri minyak sawit," katanya. (NEDELYA RAMADHANI/m)
