BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Ahmad Fauliansyah mengatakan, pihaknya memerlukan anggaran tambahan untuk mewujudkan program bebas lokalisasi yang ditargetkan pada tahun 2019 mendatang secara nasional.
"Kita dituntut untuk tahun 2019 nanti yaitu Palangka Raya, Muara Teweh, dan Katingan untuk menutup lokalisasi. Jadi 2019 itu kita sudah bebas lokalisasi. Tetapi untuk dapat mencapai itu kita perlu tambahan anggaran juga di tahun 2019," kata Ahmad, Sabtu (6/10/2018).
Menurut Ahmad, pihaknya saat ini sedang berusaha meminta penambahan anggarann untuk tahun 2019 ini dengan wali kota yang baru, Fairid Naparin. Pasalnya rencana semula untuk anggaran 2019 tampaknya masih sama dengan tahun 2018 yani Rp2,6 Miliar untuk Belanja Tidak Langsung.
"Kelihatannya dalam KUPPAS nilai anggaran kami tetap seperti tahun 2018 ini, Rp2,6 Miliar. Ini sudah kita sampaikan ke Pak Wali, mudah-mudahan ada penambahan dalam kebijakan Pak Wali Kota yang baru," tuturnya.
KUPPAS 2018 yang masih sama untuk tahun 2019 ini menurut Ahmad terutama untuk anggaran Belanja Langsung akan dibagi untuk 5 bidang dan 1 sekretariat. Sehingga program-program yang akan dilaksanakan pun masih terkendala anggaran seperti tahun sebelumnya.
--page
"Sudah kami sampaikan juga ini di hadapan Pak Wali, mudah-mudahan ada perhatian. Karena penutupan lokalisasi ini kan Program Pak Presiden Joko Widodo, program nasional. Sehingga kita minta ada perhatian lebih dari Pemko untuk perihal ini," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-2)
