BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang ditargetkan mencapai 185.000 hektare tahun ini, ternyata baru terlaksana kurang dari 10 persen. Apa pemicunya?
Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), Teguh Wahyudi, mengatakan kendala utama dalam program peremajaan sawit rakyat karena minimnya data akurat terkait jumlah lahan kebun rakyat swadaya.
"Padahal, data 185 ribu hektare itu berasal dari usulan-usulan dari pemerintah daerah juga. Tapi ketika pelaksanaannya sampai sekarang data yang ada tidak begitu valid," katanya.
Dia mengungkapkan, sebagai ilmuwan dan peneliti tidak akan pernah bohong meskipun bisa saja salah. Tim peneliti pendamping akan bekerja menyelesaikan masalah legalitas dan administrasi lahan petani calon peserta peremajaan.
"Selain itu, pola-pola kemitraan antara petani kebun rakyat dengan perusahaan potensial harus lebih ditingkatkan guna perbaikan kualitas kebun petani itu sendiri," jelasnya.
--page
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan realisasi program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat masih di bawah 10 persen dari target 185.000 hektare pada 2018, meski pemerintah sudah merevisi peraturan untuk mempermudah pelaksanaannya.
"Rakyat membutuhkan dukungan. Pemerintah sudah merevisi peraturan untuk mendorong raelisasi peremajaam sawit rakyat karena 185 ribu hektare target peremajaan sawit rakyat pada tahun ini, sekarang baru 13 ribu yang terealisasi," kata Deputi Menteri Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud dalam diskusi percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Pekanbaru, Selasa (9/10/2018).
Ia menjelaskan sudah ada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan, yang seharusnya bisa mempercepat proses peremajaan sawit rakyat.
Lewat aturan itu, pemerintah berusaha realistis untuk melepaskan kawasan hutan yang kini ternyata sudah berbentuk kebun kelapa sawit untuk program tersebut.
"Kami akan cek itu untuk hutan atau perlu dievaluasi, dan apa bisa dipindahkan ke lahan pengganti. Kami kan harus realistis kalau memang tutupannya sudah bukan hutan lagi," ujarnya.
--page
Menurut dia, keberhasilan program tersebut juga bermanfaat bagi Indonesia yang terus mendapat kampanye hitam (black campaign) dari negara asing bahwa kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.
"Dengan mempercepat peremajaan, kita bisa mengidentifikasi status lahan dengan baik. Kita yakinkan bahwa itu adalah petani kecil dan tidak boleh kita biarkan saja karena akan kontradiksi dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan," katanya. (NEDELYA RAMADHANI/m)
