BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Ahmad Fauliansyah mengatakan bahwa pihaknya memerlukan dana tambahan jika ingin memulangkan para pekerja seks komersil (PSK) dari lokalisasi yang rencananya akan ditutup.
"Kita kan tahun 2019 ditargetkan untuk menutup semua lokalisasi yang ada di Palangka Raya, jadi 2019 bebas lokalisasi. Tapi kondisinya kalau dengan anggaran kita yang ada saat ini akan sedikit sulit. Kita perlu tambahan anggaran untuk jatah hidup eks PSK yang terimbas dari penutupan lokalisasi itu," kata Ahmad, Minggu (14/10/2018).
Menurut Ahmad, pihaknya saat ini sedang berusaha meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 ini dengan wali kota yang baru, Fairid Naparin. Pasalnya rencana semula untuk anggaran 2019 tampaknya masih sama dengan tahun 2018 yakni Rp2,6 miliar untuk Belanja Tidak Langsung.
"Semoga ada dapat tambahan anggaran 2019. Karena untuk jatah hidup mereka yang dipulangkan itu memang ada dari Kementerian Sosial tapi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko Palangka Raya juga harus ada dana sharing," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyatakan akan mendukung apapun program yang diajukan SKPD selama itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
--page
"Apapun programnya selama itu untuk masyarakat akan kita dukung. APBD 2019 kan masih belum dibahas. Sekarang kita sedang evaluasi APBD Perubahan 2018, nanti kita akan maksimalkan lagi untuk program-program yang tujuannya untuk kesejahteraan masayrakat," kata Fairid. (TESTI PRISCILLA/B-2)
