BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebutkan rendahnya serapan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.
Tidak hanya itu sanksinya juga ada dari pemerintah pusat berupa pemotongan dana alokasi khusus (DAK) tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab pembangunan akan stagnan atau berjalan ditempat.
"Yang jelas kerugian daerah akan berlipat, jika anggaran tidak terserap, aspirasi masyarakat tidak terealisasi," katanya, Jumat (19/10/2018).
Menurutnya, kepala SOPD atau pejabat teknis lainnya di Kabupaten Kotim saat ini membutuhkan pejabat yang energik dan mampu melaksanakan program pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD).
DPRD dengan segala kewenangannya bisa menilai SOPD yang mampu merealisasikan usulan dan tidak. Sejumlah SOPD ada yang cenderung meminta anggaran besar, namun dalam tataran pelaksanaan tidak mampu dilakukan dengan maksimal.
Dari itu Handoyo minta kepada SOPD yang rendah serapan anggarannya untuk bisa membeberkan masalah kendala yang dihadapi, sehingga DPRD dapat membantu memberikan saran dan masukan terkait permasalahan itu.
Jika permasalahannya tidak dipaparkan tentu mereka tidak bisa tahu. Untuk itu semua SOPD yang ada harus koordinasi dengan pimpinan daerah dan DPRD.(NACO)
