BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli, mengatakan, pemerintahan tingkat kelurahan seharusnya mendapat kucuran dana seperti pemerintahan desa, seperti alokasi dana desa.
Jhon menilai, kelurahan butuh anggaran untuk kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan anggarannya tidak terlalu besar, karena hanya ada beberapa kelurahan di Kotim, tidak sebanyak jumlah desa.
Jhon mengakui dana kelurahan memang harus lebih kecil dibanding alokasi dana desa. Pasalnya, kegiatan di kelurahan terutama untuk proyek fisik sudah banyak didanai dari APBD Kabupaten.
”Kalau desa banyak akses jalan dan jembatan, itu yang selama ini tidak terbiayai APBD," kata Jhon, Minggu (21/10/2018)
Dengan kucuran dana desa yang sudah mencapai Rp 1 miliar bisa membiayai pembangunan fisik tersebut. Kemajuannya pun semakin terlihat.
--page
"Setidaknya di kelurahan itu ada dana sekitar separuh dari dana desa. Kami dari lembaga dewan mendukung agar kelurahan juga mendapatkan dana serupa. Untuk pembangunan di tingkat kelurahan yang tidak tertutupi dengan dana kabupaten maupun kecamatan," pungkasnya.(NACO/B-11)
