BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawarigin Timur HM Jhon Krisli menyatakan publik bisa ikut memantau dan mengawasi pembahasan APBD 2019.
"Dalam pembahasan RAPBD Kotim tahun 2019 nanti akan dilakukan secara terbuka. Dengan demikian publik bisa ikut memantau dan mengawasi pembahasan itu dengan cermat," kata Jhon, Minggu (28/10/2018).
Menurut Jhon, hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penganggaran yang dilakukan lembaga tersebut. Sehingga masyarakat, baik itu aktivis dan LSM lainnya bisa ikut menyaksikan, dan itu sangat diziinkan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pembahasan secara terbuka itu guna publik melihat bahwa dalam menyetujui anggaran diajukan eksekutif DPRD tidak segan-segan untuk memangkas hal tidak penting.
"Artinya, DPRD masih konsisten untuk penganggaran yang sifatnya untuk efektivitas dan efisiensi," tukasnya.
--page
Jhon Krisli mengakui, setiap pembahasan memang terpisah, terutama untuk tingkat pembahasan antarkomisi dan mitra kerjanya. Salah satu penyebabnya yakni DPRD tidak memiliki lebih dari dua ruang rapat. Alhasil pembahasan itu kadang dilakukan di aula sejumlah SOPD.
Persoalan kekurangan ruang rapat ini memang sudah terjadi beberapa tahun ini. Terutama sejak DPRD dibentuk menjadi empat komisi.
Meski begitu Jhon mengharapkan pembahasan di APBD 2019 ini dilakukan secara bersih dan transparan. Bahkan ia menegaskan agar tidak ada yang berani main-main dengan pembahasan. Sebab semuanya sudah diawasi oleh banyak pihak.
"Tidak ada ruang untuk menjadikan pembahasan APBD sebagai ajang transaksional," tandasnya.(NACO/m)
