BORNEONEWS, Kasongan - Kepala Kantor Wilayah DJPBN Kementerian Keuangan Provinsi Kalteng Ratih Hapsari Kusuma Wardani menilai acara diseminasi dana desa itu dinilai penting.
"Penyelenggaraan acara diseminasi dana desa ini saya pandang penting, terutama sebagai media atau sarana dalam meningkatkan sinergi, komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan dana desa," kata Ratih Hapsari Kusuma Wardani saat menghadiri diseminasi dana desa di gedung Salawah Kasongan, Kamis (1/11/2018).
Menurutnya, hal ini untuk mendekatkan terwujudnya tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Ia mengatakan, pada tahun 2018 ini terdapat empat perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa.
Yakni pertama memperbaiki cara mengalokasikan, membagi, atau mendistribusikan dana desa agar lebih pro pada akselerasi upaya pengentasan kemiskinan, dengan memberikan afirmasi pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.
--page
Kemudian memperbaiki cara menggunakan dana desa agar bisa lebih fokus pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana desa.
Serta memperbaiki cara melaksanakan penggunaan dana desa untuk pembangunan, yaitu melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai.
"Dengan skema padat karya tunai tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, memberikan upah secara langsung secara harian atau mingguan, dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat," katanya. (ABDUL GOFUR/B-5)
