BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menyarankan pengelola Universitas Palangka Raya (UPR) memberi ruang emerintah provinsi (pemprov) untuk ikut terlibat.
"Seharusnya saat pemprov ingin masuk, mereka memberi ruang dan merespon dengan aktif. Jangan dibalik pemerintah tidak peduli UPR, tapi pengelola UPR harus bisa lebih terbuka terhadap pemerintah," kata Syamsul Hadi, Minggu (18/11/2018).
Sebelumnya, Rektor UPR Andrie Elia mengatakan, pihaknya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, banyak fasilitas yang berumur tua.
"Berbeda dengan universitas lain yang sudah beberapa kali mendapat program dan bantuan dari pemerintah maupun kementerian," kata Andrie.
Andrie mencontohkan, hingga saat ini papan tulis di UPR masih ada yang terlihat kusam. (GAZALI/B-11)
