BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Minyak sawit Indonesia dan Malaysia tak pernah berhenti mendapat tekanan dari kampanye negatif. Bila tekanan itu tak segera diatasi, dikhawatirkan akan mempengaruhi industri sawit secara keseluruhan.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyatakan kampanye hitam terhadap industri sawit di dalam dan luar negeri harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.
Apalagi Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir. "Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," kata Bhima di Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Dalam perdagangan global, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat, isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi. Sementara di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Perlu lobi intensif agar persoalan itu tidak dipolitisasi menjadi kampanye hitam," katanya menanggapi maraknya aksi-aksi penghadangan yang dilakukan LSM internasional terhadap kapal sawit Indonesia yang akan melakukan ekspor.
--page
Sementara itu, Peneliti Pusat Litbang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Chairil Anwar Sirega Chairil, berpendapat kampanye positif jauh lebih beretika, edukatif, serta mendapat dukungan banyak pihak untuk ikut terlibat.
"Cara Greenpeace menaiki kapal kargo asing dengan mengatasnamakan aksi damai lebih terkesan negatif. Cara seperti ini harus ditinggalkan karena tidak membawa perbaikan serta tidak penting bagi bangsa kita," katanya.
Kampanye lingkungan seharusnya mengarah pada edukasi positif agar berdampak bagi perbaikan lingkungan. Terlebih, industri sawit punya komitmen dan konsisten melakukan perbaikan dalam segala aspek termasuk lingkungan.
"Kalau tujuannya perbaikan lingkungan, banyak cara bisa dilakukan seperti berdiskusi dengan pihak-pihak yang mereka ragukan dengan difasilitasi pihak ketiga. Cara ini lebih beradab dan memberikan solusi jangka panjang," kata Chairil. (NEDELYA RAMADHANI/m)
