BORNEONEWS, Muara Teweh - Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara menyampaikan pemandangan akhir mengenai Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 kabupaten setempat.
Melalui juru bicaranya Rujana Anggraini menyatakan mengapresiasi eksekutif maupun legislatif yang telah melakukan seluruh rangkaian pembahasan yang cukup melelahkan terhadap Raperda tentang APBD tahun 2019.
Pembahasan telah dilakukan dengan menyampaikan argumentasi, mengungkapkan gagasan kritis konstruktif demi pencapaian kelima prioritas pembangunan untuk memperoleh produk hukum yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Setelah menyimak semua rangkaian pembahasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2019 Fraksi Demokrat memberikan dua buah catatan,” ungkap Rujana, Jumat (30/11/2018).
Pertama, agar setiap OPD sebagai pengelola anggaran dalam mengelola APBD hendaknya mengacu pada prinsip efisien, efektif dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan dan disepakati.
--page
Kedua, agar pemerintah daerah mengambil langkah mengatasi persoalan rumah sakit dengan BPJS agar tidak menghambat pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat. “Walaupun kita tahu bahwa masalah defisit BPJS bermuara dari pusat yaitu BPJS masuk UGD,” katanya. (RAMADHANI/B-5)
