BORNEONEWS, Muara Teweh- Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Muhlis mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) mengimbau Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) berperan aktif membina dan memonitor pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas sanitasi.
Muhlis menyebutkan, Sekda menargetkan layanan bidang air, limbah, dan persampahan yang terdiri dari 85% pemenuhan akses layak dan 15% pemenuhan akses dasar minimum, bisa terwujud. Hal itu berdasarkan Peratauran Presiden Nomor 158 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
Ada beberapa isu dan masalah mendesak yang dihadapi bersama dalam pembangunan bidang sanitasi, khususnya di Kabupaten Barito Utara. Seperti belum adanya regulasi khusus mengenai sanitasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan.
Kemudian, pemerintah kabupaten belum memiliki dokumen perencanaan (RC) sanitasi yang lengkap, sesuai yang dibutuhkan guna pengusulan anggaran dari pusat.
Pembangunan sanitasi masih dilakukan secara parsial, terutama di perdesaan yang memiliki pola permukiman yang menyebar dan berada di sepanjang sungai dan jalan.
--page
Selain tantangan tersebut, yang tak kalah pentingnya bagi pemerintah provinsi dan kabupaten melalui perangkat daerah terkait ialah perlunya melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah pusat serta menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
“Saat ini masih sedikit dunia usaha yang mau memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya dan mengalokasikan anggaran untuk menangani limbah atau sampah dalam proses produksinya, dalam bentuk CD/CSR. Satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perwujudan payung hukum untuk pembangunan sanitasi secara integral,” tuturnya. (RAMADANI/B-3)
