NANGA BULIK –

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Gencarnya kampanye anti sawit yang dilancarkan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dinilai sudah sangat mengganggu iklim investasi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas unggulan yang dijalankan baik oleh mayoritas dunia usaha maupun mayoritas masyarakat petani pekebun di Lamandau. 

Hal itu seperti diungkapkan Irfan, humas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Lamandau Raya (SLR), belum lama ini. "Perusahaan kelapa sawit selalu jadi sasaran kampanye hitam, dituding merusak lingkungan dan lain sebagainya," kata Irfan.

Padahal, perusahaan itu dalam beroperasi sudah sesuai prosedur aturan yang berlaku. "Ada undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Namun kita juga tahu bahwa ujung dari kampanye hitam ini hanyalah sebuah strategi dangang luar negeri yang tidak ingin kita berkembang," katanya. 

Irfan menyangakan kampanye anti sawit kerap diamini bahkan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ingin dapat keuntungan sesaat dengan cara tidak benar. Misalnya, oleh oknum-oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengklaim dirinya memiliki konsentrasi dalam hal penyelamatan lingkungan, yang kemudian menggembar-gemborkan isu tidak benar tentang perusahaan, tapi ujung-ujungnya minta bantuan.

--page

"Wah, Jangan nanya lagi, sangat sering," ujar Irfan saat ditanya perihal ada tidaknya pengalaman dihubungi atau didatangi oknum LSM yang menyoal perusahaan dengan data tidak benar. 

Hal senada diungkapkan Rahmat. Selaku CDO perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sumber Mahardhika Graha (SMG) Rahmat juga mengaku bahwa perusahaan yang bernaung di USTP Group ini sering jadi sasaran kampanye anti sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rahmad mencontohkan, misalnya dituding tidak menjalankan kewajiban tentang plasma dan lain sebagainya.  "Baru-baru ini bahkan ada juga menuding perusahaan (PT SMG) tidak menjalankan kewajibannya tentang plasma, informasi itu disebarluaskan begitu saja tanpa ada upaya klarifikasi dengan perusahaan. Padahal faktanya, perusahaan saat ini sedang dalam proses penggarapan lahan plasma, lokasinya pun sudah diplotting yang kemudian nanti diserahkan kepada pemerinrah daerah untuk proses selanjutnya," jelas dia. 

Terpisah, Corporate Comunication Departement Head PT Dharma Setya Nusantara (DSN) Tbk Supriyadi Jamhir membenarkan bahwa black campign tentang sawit yang kian gencar merupakan upaya pihak asing dalam mengganggu iklim investasi Indonesia yang merupakan penyuplai minyak sawit terbesar dunia. 

"Singkatnya seperti ini, mereka seringkali menggunakan NGO-nya sebagai alat kampanye anti sawit dengan menyebarkan isu-isu bahwa perusahaan sawit di Indonesia berbisnis dengan cara kotor seperti dengan terlebih dulu merusak lingkungan yang menyebabkan pemanasan global. Nah, itu jadi senjata agar Indonesia yang merupakan hulu bisnis minyak sawit terkena dampak global hingga mendapat sanksi kebijakan bisnis dunia," katanya. 

--page

Supriyadi juga membenarkan efek dari kampanye anti sawit sudah mengganggu iklim investasi di Indonesia termasuk di Lamandau. Seperti halnya dirasakan salah satu anak perusahaan DSN Group yang ada di Lamandau, yakni PT Pilar Wanapersada, serta belasan perusahaan lainnya.

Ia meyakini anjloknya harga sawit saat ini di antaranya karena efek tidak langsung dari gencarnya kampanye anti sawit. 

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Rabu (5/12/2018) minta masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum LSM yang berkampanye hitam menolak sawit. Keberadaan investor sawit dinilai sangat penting, mengingat saat ini pembangunan dan pekerjaan bagi warga di Kalteng sangat vital. 

Dia juga menegaskan, tidak akan mendukung oknum LSM yang tidak berkontribusi terhadap pembangunan Kalteng. Dia menyatakan mencekal oknum LSM yang hanya bisa berkampanye hitam saja. (HENDI NURFALAH/B-5)