BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur mengingatkan kepada distributor agen hingga pangkalan elpiji untuk tidak bermain dengan barang subsidi.
Dia juga menekankan, agar fungsi pengawasan dari berbagai pihak terkait bisa dilaksanakan. Seperti peran pemerintah daerah melalui dinas teknis, yang kini sudah ditangani Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertambangan dan Energi.
"Di tingkat kabupaten juga harus ada tim yang mengawasi. Tidak hanya urusan elpiji tetapi juga berkaitan dengan BBM subsidi," kata dia, Kamis (3/1/2019).
Rudianur melihat fenomenal kelangkaan tabung gas 3 kilogram sangat mirip dengan kelangkaan BBM subsidi kepada petani.
Bahkan, dia menduga ada yang tidak beres dalam pendistribusian, hingga jumlah kouta yang tidak ideal di masyarakat.
--page
"Kami sudah menginventarisasi persoalan itu dari akarnya, agar kelangkaan dan mahalnya gas elpiji subsidi bisa diselesaikan. Baik itu agen hingga pangkalan kami imbau untuk menyalurkan barang subsidi itu sesuai aturan," kata dia.
Pemerintah bersama dengan pihak pertamina yang menyalurkannya juga harus bertanggungjawab dengan kelangkaan itu.
Rudianur ingin pihak penyalur atau pertamina menginformasikan secara terbuka antara kebutuhan kouta untuk wilayah Kotim ini. (NACO/B-11)
