BORNEONEWS, Muara Teweh – Pada Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten barito Utara 2018-2013 , Kamis (10/1/2019), Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra mengatakan pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan bersama masyarakat telah menghasilkan output dan outcome yang memuaskan.
Namun hal ini bukan berarti bahwa pekerjaan kita telah selesai. "Ke depannya masih ada banyak pekerjaan besar yang mesti kita kerjakan untuk mewujudkan masyarakat Barito Utara yang sejahtera, yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah," katanya.
“Ketiga aspek ini merupakan variabel yang menjadi fokus dalam penetapan indikator yang nantinya akan disepakati dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023,” jelasnya.
Oleh sebab itu perlu pemikiran yang strategis dan komprehensif dalam merumuskan, menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan penetapan target indikator 5 (lima) tahun dan rencana pencapaian target setiap tahunnya.
Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai periode pertama Bupati Nadalsyah.
Capaian pembangunan melalui indikator makro pembangunan mulai tahun 2013 sampai 2017 seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 7,04 persen, menurun di 2014 menjadi 4,20 persen.
“Hal ini sebagai dampak dari anjloknya harga batu bara pada 2014 dan penurunan ini terjadi di semua daerah di Kalimantan Tengah pada waktu itu,” terangnya.
Pertumbuhan ekonomi 2015 mulai meningkat 5,29 persen terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 6,01 persen.
PDRB per kapita ADHK di 2013 sebesar Rp41,39 juta meningkat di 2017 menjadi Rp49,26 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2013 sebesar 65,12 meningkat di 2017 menjadi 69,07.
Selanjutnya angka kemiskinan tahun 2013 sebesar 5,98 persen, menurun di tahun 2017 menjadi 5,21 persen. selain itu di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat bersyukur telah berhasil memperoleh dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 4 ( empat) kali sejak 2014-2017.
“ Namun berbagai capaian ini jangan membuat kita terlena, masih banyak tugas dan tanggungjawab kita sebagai abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Oleh karena itu saya minta agar saudara-saudara, terutama para kepala perangkat daerah untuk lebih fokus dan serius dalam mengikuti kegiatan ini sampai selesai,” tegasnya.(RAMADHANI/B-6)
