BORNEONEWS, Palangka Raya - Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial.
Hal ini merupakan salah satu poin pidato Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto saat bertindak sebagai inspektur upacara (irup) pada Apel Bersama dan Gelar Budaya Kesatuan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Bumi Bhineka Tunggal Ika dalam Falsafah Huma Betang di Tugu Soekarno, Kamis (17/1/2019) sore.
"Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan," kata Sigit di hadapan puluhan peserta apel. Sigit mengatakan kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo menjadi tonggak terjadinya proses Bhinneka Tunggal Ika.
"Berdirinya Budi Utomo telah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik di pandang dari tujuan organisasi maupun landasan berpikirnya," tegasnya. Embrio kebangkitan nasional semakin berkembang dalam peristiwa Sumpah Pemuda.
"Dengan Sumpah Pemuda, gerakan kebangsaan, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dan dihormati. Jangan lupakan itu dan jangan lalai menjaganya," ajaknya.
Kegiatan ini dihadiri KNPI, mahasiswa di Kelompok Cipayung, Arema Malang, komunitas Pencak Silat, HIMAPAKAT Katingan, komunitas Reok Ponorogo, Sanggar Tut Wuri Handayani, Fordayak, Perpedayak, Gepak, KOPPAD, Gerdayak, Ansor Banser, Paguyuban Jawa barat, Komunitas Papua, Komunitas Ambon Maluku, FORMAD-KT, Komunitas Kawanua, Komunitas Batak, Paguyuban Kalibata, Komunitas NTT Flores dan masyarakat Kota Palangka Raya secara umum. (TESTI PRISCILLA/B-6)
