BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Dani Rakhman menyoroti program pemerintah daerah yang masih belum dianggap menyentuh kepada penanggulangan dan penekanan angka kemiskinan.
Padahal penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kotim 2016-2021.
"Itu adalah prioritas dan perlu dicanangkan. Diantaranya melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Deden sapaan akrab pria tersebut, Senin (28/1/2019)
Menurutnya dalam dokumen RPJMD bahwa salah satu yang ditargetkan penurunan angka kemiskinan, maka dari itu pemerintah harus menepatinya, salah satunya dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya program itu sudah tiga tahun berjalan hingga kini namun masih dianggap belum mampu menggambarkan komitmen untuk pengentasan kemiskinan secara aktual, apalagi jika melihat kebijakan keuangan daerah yang banyak diarahkan untuk pembangunan yang sifatnya untuk kegiatan yang mercusuar.
--page
Penanggulangan kemiskinan lanjutnya termasuk dalam program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini menempati nomor dua setelah infrastruktur dalam sembilan program prioritas daerah 2016-2021.
"Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi target pemda tetapi juga target nasional," tandasnya.
Maka dari itu strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi, yang akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan harus terua digalakkan. (NACO/B-6)
