BORNEONEWS, Sampit - Politisi Partai Golkar H Rudianur mengakui persoalan distribusi elpiji 3 kg yang tidak beres ini menyebabkan banyaknya warga yang mestinya jadi sasaran subsidi itu tidak mendapatkannya.
"Banyak warga kelas bawah jadi korban. Mereka yang harusnya mendapatkan tidak dapat apa-apa," kata dia, Selasa (5/2/2019).
Menurutnya yang sangat memprihatinkan itu apabila memang benar dugaan bahwasannya tabung gas Elpiji 3 kilogram itu dilarikan bukan ke masyarakat tetapi ke pihak lainnya kepada mereka yang bukan sasaran program subsidi ini.
Menurutnya pemerintah harus bertanggungjawab atas persoalan itu, sebab beberapa tahun silam pemerintah pusat gencar melakukan program konversi dari minyak tanah ke gas. Tetapi dalam perjalannya ketika program itu berjalan sukses pemerintah seakan lepas tangan.
"Mestinya tetap dikawal prosesnya ketersediaan elpiji subsidi kepada warga tidak mampu itu da harusnya selalu teranggarkan melalui APBN," tegasnya.
--page
Jadi kalau subsidi ini lepas dari sasaran artinya negara dirugikan. Makanya sangat sepakat siapapun oknum dibalik permain elpiji subsidi ini harus diungkap.
"Kalau memag agen bermain cabut izinya. Begitu juga pangkalan. Sampai pada diproses secara pidana," tandas Ketua Komisi II DPRD Kotim itu.
Rudianur menegaskan lemahnya pengawasan ditingkat Kabupaten ini lantaran terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Karena aturan itu kewenangan kabupaten sektor pertambangan dan energi jadi hilang. Padahal instansi itu yang diharapkan punya wewenang luas untuk urusan pengawasan distribusi barang yang disubsidi pemerintah terutama dalam bidang migas. (NACO/B-5)
