BORNEONEWS, Muara Teweh – Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abri mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara bukan hanya milik bupati dan wakil bupati serta jajaran pemerintah daerah saja.
Tapi dokumen tersebut merupakan milik seluruh masyarakat Barito Utara yang diwakili oleh DPRD. Karena DPRD merupakan representasi rakyat.
Karena itu Fraksi PPP mendukung kebijakan bupati dan wakil bupati dalam proses penetapan RPJMD yang bersifat pro rakyat.
Dikatakan, Fraksi PPPmemebrikan sorotan terkait sejumlah isu strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 yakni pertama mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain segera mengoperasikan mesin cuci darah, adanya bank darah dan penyediaan obat-obatan yang sering kosong.
Kedua, mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyamarataan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik dan memberikan beasiswa kepada siswa/siswi SLTA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan oleh Kabupaten kita dengan MOU yang jelas.
--page
Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah, seperti menyediakan mesin pengolah sampah, sosialisasi sampai ke desa-desa agar tidak membuang sampah ke sungai serta adanya pembedaan tempat pembuangan sampah organik dan organik di TPA (tempat pembuangan akhir).
Keempat, mengoptimalkan upaya penataan kota, antara lain membuat RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan melakukan normalisasi Sungai Bengaris.
Karena permasalahan ini sampai sekarang masih belum tertangani secara maksimal, saat hujan Sungai Bengaris masih meluap dan selalu terjadi banjir disekitar sungai tersebut meluap sampai ke jalan dan menggenangi rumah-rumah penduduk.
“Dan yang lebih parah lagi di sekitar Sungai Bengaris terdapat sekolah PAUD yang terpaksa tutup karena ketiadaan murid. Hal ini disebabkan orang tua murid tidak ada yang mau memasukan anak mereka ke sekolah tersebut, sebab ketika hujan selalu banjir hingga sepinggang orang dewasa,” terangnya.
Untuk itu Fraksi PPP sangat mendorong Pemerintah Daerah segera menangani permasalahan ini.
Kelima, Fraksi PPP meminta agar visi dan misi bupati dan wakil bupati bisa dibuktikan dengan kerja nyata dan tepat sasaran dalam lima tahun ke depan, sehingga masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan, merasakan keamanan dan kesejahteran disemua sektor. (RAMADHANI/B-6)
