BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Bartim bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar bimtek dan sosialisasi tentang sistem penilaian intern pemerintah, Jumat (15/2/2019).
Pasalnya, Barito Timur masih tergolong kabupaten kelas rendah dalam hal administrasi pelaporan keuangan tahun 2017. Yakni nilainya hanya 2,5, sementara standar tertinggi adalah 5.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim, Eskop mengatakan, kegiatan yang telah diselenggarakan ini untuk mengetahui materi penilaian pada titik terlemah.
"Ada 11 dinas yang memiliki bobot terbesar untuk pemeriksaan intern pemerintah daerah, erat hubungannya dengan proses reformasi birokrasi. Secara khusus pengelolaan keuangan daerah,” kata Eskop.
Eskop menjelaskan, penilaian itu juga bersamaan dengan kegiatan BPK RI yang saat ini mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan awal. Selama tiga puluh hari BPK RI akan melakukan pemeriksaan umum dilanjutkan secara rinci, setelah itu disimpulkan dalam bentuk opini.
--page
Menurut Eskop, kesimpulan dari BPK RI tersebut yang menjadi acuan predikat opini daerah yang akan diperoleh. Pemkab optimistis bisa memertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“WTP merupakan pengakuan kinerja kita dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata dia. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-11)
