BORNEONEWS, Sampit- Ketua DPRD Kotawaringin Timur M Jhon Krisli mendukung upaya dari pemerintah kabupaten menggandeng pihak swasta untuk membangun sejumlah infrasruktur jalan.
Sebab, jika hanya mengandalkan dana pemerintah, perlu proses panjang dan memakan waktu tidak singkat untuk menyelesaikannya.
Di sisi lain, persoalan jalan memang tidak pernah habis. Memang konsekuensi munculnya investasi itu adalah berdampak kepada infrastruktur jalan.
"Kami ingin kepada pemerintah daerah agat segera mengerahkan konsursium untuk menuntaskanya," kata Jhon, Rabu (20/2/2019).
Jhon Krisli melanjutkan, salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang harus dilaksanakan yakni membangun jalan khusus. Tapi sampai sekarang perusahaan perkebunan masih mengandalkan jalan negara.
--page
Maka dari itu, mereka dituntut untuk ikut serta menjaga dan merawat jalan yang ada. Mengingat penanganan oleh pihak swasta akan membantu pemerintah daerah. Hal itu juga sebagai bentuk program kepedulian sosial perkebunan kepada masyarakat.
Terlebih, lanjut dia, di pedalaman memang persoalan infrastruktur harus diprioritaskan. Namun, APBD pemkab sangat minim karena banyak pekerjaan tersedot untuk wilayah perkotaan.
Ole sebab itu, politisi PDIP ini menegaskan agar Pemkab Kotim segera mengawal rencana pembangunan jalan dari Desa Pondok Damar ke Bagendang oleh lima perusahaan perkebunan di sekitarnya. Bila tidak dikawal dikhawatirkan kesepakatan itu tidak akan berjalan. (NACO/B-3)
