BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Muhammad Shaleh meminta pemerintah daerah agar berani bicara dengan pemerintah pusat soal ketimpangn pembangunan.
"Jangan menunggu dengan keputusan pusat. Kita sama melihat tingginya tingkat perbedaan pembangunan di daerah dibanding di pulau Jawa, kita harus sampaikan itu," kata Shaleh, Selasa (5/3/2019).
Shaleh mengakui hingga dua periode dia duduk di lembaga DPRD Kotim kerap berbicara keras dengan pemerintah pusat.
Setiap pertemuan dia menyampaikan kondisi daerah, namum terkadang pemerintah pusat selalu berkilah bahkan terkesan berlindung dibalik aturan.
Alasan pusat bermacam-macam tidak memberikan anggaran dan lain sebagainya karena aturan. Dengan itu dia tidak ingin daerah ini terus ditinggalkan.
--page
Shaleh mengakui dijajaran eksekutif itu memang punya beban jabatan tersendiri. Mereka kadang tidak berani bicara keras karena mereka memiliki jabatan dipemerintahan. Maka dari itu, hendaknya anggota DPRD kedepannya juga punya keberanian untuk bicara keras.
“Saya pernah katakan kita daerah ini harus punya semangat yang sama menghadap ke Jakarta, mereka di sana tidak pikirkan kondisi kita didaerah ini, " tandasnya.
Sehingga jangan heran kata dia akses jalan di daerah ini beberapa puluh tahun tidak pernah terselesaikan. Padahal daerah ini punya SDA yang selalu diangkut dan dibawa k eluar daerah. (NACO/b-6)
