BORNEONEWS, Nanga Bulik - Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lamandau Salman Azzuhri mengimbau agar Pemilu 2019 baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) serta disambut dengan sikap dewasa.
Pihaknya berharap pesta demokrasi lima tahunan betul-betul dilalui dengan gembira dan penuh sukacita, bukan justru menimbulkan konflik hingga merusak hubungan persaudaraan di antara anak bangsa.
Salman Azzuhri menyampaikan itu saat sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu yang digelar Bawaslu Lamandau, di Hotel Puteri Tunggal, Nanga Bulik, Selasa (5/3/2019).
"Kita semua sudah banyak melihat ataupun mendengar tentang fenomena di mana ada keluarga yang hanya karena berbeda dukungan terhadap kontestan pemilu menyebabkan hubungan kekerabatannya tidak lagi harmonis. Karena masalah beda dukungan pula, hubungan dengan tetangga tak lagi akur hingga tak lagi saling sapa," katanya.
Kondisi semacam itu, kata Salman, sangat disayangkan karena mencerminkan tentang masih rendahnya tingkat kedewasaan berpoliti, karena sejatinya pemilu justru bertujuan untuk menguatkan 'ukhuswah bashoriyah' (terwujudnya persatuan warga bangsa).
--page
Salman menjelaskan, pemilu merupakan proses politik yang diamanatkan undang-undang, sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin atau calon wakilnya untuk mengisi posisi politik tertentu, dengan proses yang demokratis, luber dan jurdil.
Yang namanya pesta demokrasi, kata Salman, maka tidak tepat jika pemilu disikapi dengan penuh rasa benci, pesimisme dan juga saling caci-maki yang pada akhirnya dapat menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan.
"Pemilu bukan tempatnya saling melontarkan cacian hanya karena beda pandangan politik, pemilu bukan tempatnya saling hina dan saling fitnah hanya karena berbeda calon yang didukung," tegasnya.
Salman juga menilai, sebagai warga bangsa, semua pihak sesuai kapasitas dan peranannya masing-masing memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu. Baik itu pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, termasuk juga organisasi-organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum lainnya.
Salahsatu caranya, kata Salman, dengan mamastikan segenap proses pemilu tidak dikotori dengan praktek politisasi su-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), ujaran kebencian dan juga penyebaran berita bohong atau hoax. (HENDI NURFALAH/B-5)
