BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan anggaran Rp9 miliar untuk pembiayaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Setelah usulan kami diterima dan diperbolehkan melaksanakan diklat prajabatan sendiri, maka kami langsung mengusulkan pembiayaan Rp9 miliar ke DPRD," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Halikinnor, Senin (11/3/2019).
Usulan dana tersebut untuk membiayai pelaksanaan diklat prajabatan. Karena hal itu merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Apalagi itu merupakan hal yang penting untuk pendidikan dan bekal bagi CPNS agar saat bertugas bisa lebih optimis nantinya.
"Diklat ini wajib dilakukan, karena aturan dari pusat. Kalau tidak dilakukan akan berdampak pada CPNS yang tidak bisa diangkat menjadi PNS," katanya.
Diklat prajabatan juga harus dilaksanakan pada 2019 dan tidak boleh tertunda, karena kalau sampai lewat pada tahun ini, maka dianggap gagal, dan tidan bisa menjadi PNS.
--page
"Makanya kami mengusulkan untuk melaksanakan diklat prajabatan sendiri. Kalrena kalau ikut di Palangka Raya, waktunya bisa tidak mencukupi dengan jumlah CPNS di Kotim yang lulus mencapai 586 orang," terangnya.
Untuk persiapan sendiri pihaknya saat ini sudah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara. Bahkan sejumlah pejabat di Kotim juga sudah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan fasilitator.
"Mereka juga nantinya akan menjadi pembicara pada diklat prajabatan tersebut," ungkapnya. Dia berharap pelaksanaan diklat prajabatan sendiri bisa dilakukan pada April 2019. (MUHAMMAD HAMIM/B-6)
