BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Bejo Riyanto mendorong pemerintah mengawasi aktivitas Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik sektor perkebunan maupun pertambangan.
Menurut Bejo Riyanto, diakuinya sekarang ini ada keterbatasanya wewenangan daerah mengawasi PBS. Ini menjadi salah satu kendala utama bagi pemerintah kabupaten melakukan pengasawan secara maksimal dan benar terhadap operasional PBS.
"Pemkab tidak memiliki wewenang lagi untuk mengawasi PBS terlebih perkebunan, karena kebijakan ini sudah diambil alih provinsi," ujarnya, Selasa (12/3/2019).
Ditambahkannya bahwa semenjak pengawasan PBS perkebunan diambil alih provinsi menyebabkan pemkab kesulitan dalam memonitor operasional PBS.
Karenanya atas kondisi ini ia minta pemerintah provinsi dapat mengembalikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan PBS yang ada didaerahnya.
--page
"Sebaiknya pengawasan dan kewenangan dikembalikan ke kabupaten untuk pengawasan PBS yang ada di kabupaten agar mempermudah PBS itu sendiri," tambahnya. (FARIZAN/B-5)
