BORNEONEWS, Sampit - Pemilu 2019 tidak bisa dipungkiri diwarnai dengan politik dinasti atau berasal dari lingkaran keluarga tertentu, khususnya untuk calon anggota legislatig (caleg) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli menyebutkan hal semacam ini sebagai ancaman untuk sistem politik dan lembaga legislatif ke depannya. Betapa tidak, sejumlah caleg ternyata berasal dari keluarga politikus ternama di Kotim hingga tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
Meski begitu, menurut Jhon pecalegan yang berasal dari kalangan keluarga politikus mendominasi dalam satu partai politik tidak dilarang. Namun secara etika perpolitikan seperti itu sangat tidak elok.
"Di sini sama saja halnya membuktikan kegagalan parpol melakukan kaderisasi hingga menjaring caleg yang berkualitas," kata Jhon, Selasa (19/3/2019).
Lanjut dia, politik dinasti memang mewarnai ajang pemilihan legislatif tahun ini, bahkan ada sekeluargaan jadi caleg. Tentu ini sebagai preseden buruk di dunia politik khususnya di Kotim.
--page
Di situ katanya dipenuhi anak, istri, suami, hingga kerabat dekat orang parpol. Bahkan ini akan jadi acaman kurang baik jika di lembaga DPRD nantinya diisi oleh kalangan keluarga. Di antaranya sangat rentan terjadi tindakan KKN.
Melihat fenomenal demikian, Jhon juga mengkawatirkan periode yang akan datang lembaga DPRD ini akan diisi oleh orang yang tidak berkompeten. Padahal DPRD memiliki fungsi anggaran, pengawasan hingga legislasi.
Menurutnya saat lembaga DPRD diisi oleh orang yang tidak kompeten merupakan kesalahan masyarakat memilih sejak awal. Mereka tidak melihat dan menilai melalui kemampuan hingga rekam jejak.
Ditanya keadaan internal DPRD saat ini sebagai hasil dari pemilu 2014? dia tidak menampik ada anggota yang menjadikan profesi sebagai wakil rakyat itu sebuah pekerjaan yang orientasi kepada materi.
"Masyarakat bisa menilai selama 4 tahun ini bagaimana keseluruhan anggota yang jumlahnya 40 orang ini kinerjanya," tegasnya. (NACO/B-6)
