BORNEONEWS, Palangka Raya- Bayang-bayang politik kekuasaan mulai mewarnai manajemen pemerintahan di Indonesia.
"Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan di daerah," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer, Jumat (29/3/2019).
Sistem merit, lanjutnya, masih belum berlaku dengan benar dalam tubuh pemerintahan di Indonesia.
"Harusnya kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan lain sebagainya," tegas politisi Partai Nasdem ini.
Hal tersebut, menurut Prayet, masih belum efektif bahkan belum berjalan sebagaimana mestinya.
--page
"Yang membuatnya tidak efektif adalah pendekatan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Manajemen yang sentralistik lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan atau otoritas oleh pemegang jabatan, terlebih yang menjadi pemegang jabatan adalah pejabat politik," tegasnya.
Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, akan susah meminta ASN bersikap netral dalam pemilu.
"Tapi tetap kita minta agar ASN di Palangaka Raya harus mampu memahami tugas sebagai abdi masyarakat dan tidak terlibat terlalu jauh dalam politik praktis musiman ini," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)
