PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang merupakan Wali Kota periode 2018-2023 menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 yang saat itu masih dalam masa pemerintahan Wali Kota Riban Satia.

Hal ini disampaikan Fairid dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019) lalu.

Rapat paripurna tersebut sebenarnya diselenggarakan dalam rangka Laporan Hasil Rapat Pansus RPJMD DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

Namun, diselipkan pula penyampaian laporan pertanggungjawaban ini usai Wali Kota menyampaikan sambutan terkait Raperda RPJMD tersebut.

--page

1. Fairid Harapkan Penyampaian LKPj Bisa Berikan Gambaran Akurat Penyelenggaraan Pemerintahan

Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).
Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengharapkan penyampaian laporan keterangan pertanggungawaban (LKPj) tahun 2018 dapat memberikan gambaran akurat tentang penyelenggaraan pemerintahan tahun lalu.

"Kami berharap semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran yang akurat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 yang lalu," kata Fairid.

Sehingga, lanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan berkesinambungan di Kota Palangka Raya.

--page

2. Wali Kota Fairid Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2018

Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).
Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).

Dalam UU No 9 Tahun 2015, menurut Fairid telah disebutkan jika kepala daerah wajib menyampaikan LKPj akhir tahun anggaran kepada DPRD paling lambat setelah tahun anggaran berakhir.

"Maka inilah waktunya saya melaksanakan kewajiban ini, meskipun seperti kita tahu tahun 2018 merupakan masa transisi kepemimpinan dalam pemerintahan Kota Palangka Raya," jelas Fairid.

Tahun 2018 kemarin memang merupakan tahun transisi pergantian kepala daerah antara pasangan Riban Satia-Mofit Saptono Subagio dengan Fairid Naparin-Umi Mastikah.

"Kami bertanggung jawab agar program kepala daerah sebelumnya bisa tuntas, dan kami juga memulai perencanaan persiapan mewujudkan visi misi kami," tegas Fairid.

--page

3. Ini Capaian Keuangan Daerah dalam APBD 2018

Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).
Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).

Capaian keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2018 dilaporkan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam rapat paripurna tersebut.

"Pada tahun 2018, pengelolaan keuangan daerah dalam APBD 2018 yang terdiri atas pendapatan daerah, yang direncanakan sebesar Rp 1,168 triliun," kata Fairid Naparin.

Sementara yang direalisasikan, lanjutnya, sebesar Rp 1,152 triliun atau mencapai 98,66 persen.

Tahun 2018 kemarin memang merupakan tahun transisi pergantian kepala daerah antara pasangan Riban Satia-Mofit Saptono Subagio dengan Fairid Naparin-Umi Mastikah.

"Kami bertanggung jawab agar program kepala daerah sebelumnya bisa tuntas, dan kami juga memulai perencanaan persiapan mewujudkan visi misi kami," tegas Fairid.

--page

4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 Capai 92,21 Persen

4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 Capai 92,21 Persen
Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (22/3/2019).

"Belanja daerah, yang direncanakan sebesar Rp 1,172 triliun dapat direalisasikan mencapai Rp 1,080 triliun atau mencapai 92,21 persen," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin lagi.

Selain itu, lanjut Fairid, pada tahun 2018, pengelolaan keuangan daerah dalam APBD 2018 yang terdiri atas pendapatan daerah, yang direncanakan sebesar Rp1,168 triliun.

Sementara yang direalisasikan, lanjutnya, sebesar Rp 1,152 triliun atau mencapai 98,66 persen.

"Tahun 2018 kemarin merupakan tahun transisi pergantian kepala daerah. Kami bertanggung jawab agar program kepala daerah sebelumnya bisa tuntas, dan kami juga memulai perencanaan persiapan mewujudkan visi misi kami," jelas Fairid. (TESTI PRISCILLA/B-5)