BORNEONEWS, Muara Teweh- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Barito Utara tidak hanya membutuhkan peran aktif pemerintah, tetapi juga diperlukan komitmen dan keterlibatan serta peran dari dunia usaha dan masyarakat.
“Sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat akan menciptakan tingkat capaian keberhasilan yang baik dalam pelayanan dan penanganan PMKS di Kabupaten Barito Utara,” kata Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra pada Apel Gabungan di halaman kantor bupati, Senin (1/4/2019).
Selain itu, kata Sugianto, pembangunan sumber daya manusia (SDM) maupun lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Supaya pelayanan dan penanganan PMKS di Kabupaten Barito Utara bisa maksimal.
“Hal ini perlu penanganan secara sistematis, terpadu, komperhensif, dan berkelanjutan.” jelasnya.
Penguatan kebijakan secara terpadu dan lintas sektoral juga dimaksudkan untuk meningkatkan pencegahan masalah sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
--page
“Hal ini agar pelayanan terhadap PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, dan fakir miskin dapat terlayani dengan efektif dan efisien,” katanya. (RAMADANI/B-3)
