BORNEONEWS, Sampit - Dalam kurun beberapa tahun berjalan, pemerintahan desa yang sudah dijadikan contoh dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah daerah masih sedikit.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengatakan, rendahnya pemahaman dan perencanaan penggunaan dana desa untuk kemandirian desa itu diduga jadi penyebab selama ini.
"Sampai saat ini jujur saya katakan belum menemukan desa yang bisa jadi acuan desa lainnya dalam mengelola pemerintahan desa," kata Handoyo, Sabtu (6/4/2019).
Parahnya lagi, masih ada desa yang berharap proyek dari APBD kabupaten untuk membiayai kegiatan di desa yang semestinya bisa dibiayai dana desa itu sendiri.
“Kalau begitu, apa gunannya dana desa kalau proyek desa yang pekerjaan ringan seperti penimbunan gang saja minta dibiayai APBD. Mestinya desa bisa gunakan anggarannya untuk pembangunan di tingkat desa tersebut,“ tegas Handoyo.
--page
Persoalan ini, kata dia, yang masih terjadi, sehingga masih banyak desa yang belum bisa mengelola desanya dengan baik. Padahal sejak 2015 lalu suntikan untuk keuangan desa itu angkanya tiap desa mencapai miliaran rupiah.
"Ini menurut saya instansi terkait, termasuk pihak kecamatan bagaimana memberikan pembinaan kepada desa yang masih jalan di tempat itu agar peningkatan pembangunan desa itu terlihat kemajuannya," pungkasnya. (NACO/B-2)
