BORNEONEWS, Sampit - Dibentuknya Tim Patroli Politik Uang oleh Bawaslu Kotim nampaknya tidak membuat penyelenggara Pemilu itu lepas dari kritikan dan sorotan. Bahkan sejumlah pihak masih meragukan ketegasan Bawaslu Kotim dalam menindak tegas pelaku politik uang.
Secara tegas Bawaslu ditantang untuk menyeret oknum caleg yang bermain uang hingga ke meja pengadilan. Seperti diungkapkan Praktisi Hukum di Kotim Bambang Nugroho.
Bambang meragukan kinerja Bawaslu Kotim untuk urusan penindakan politik uang yang terjadi di lapangan. Bahkan saat ini politik uang sudah senter dan bukan rahasia umum namun sayangnya setiap perhelatan pemilu Bawaslu hadir bagaikan pihak yang tidak tahu menahu dengan hal itu.
“Saya ragu kalau justru soal politik uang yang sudah tidak asing itu tidak diketahui, sekarang tinggal pengawas saja bagaimana supaya lebih piawai dari para oknum caleg yang bermain di lapangan, selama ini sering kita dengar mereka menunggu laporan. Kan tidak bisa seperti itu artinya tidak bekerja, harus diungkap sendiri, turun ke lapangan," kata dia, Senin (8/4/2019).
Pria berlatar belakang pengacara itu mengatakan budaya politik uang atau politik dagang sapi di Kotim khususnya masih belum bisa diatasi, apalagi ini menjelang hari pencoblosan.
--page
Ia melihat oknum caleg lebih banyak cara mengakali modus politik uang, sementara pengawasnya tertinggal dalam mempelajari intrik itu.
Padahal anggota Bawaslu Kotim sebagian adalah wajah lama, sayangnya tidak lebih hebat dari oknum pelaku politik uang tersebut. Seharusnya mereka sudah punya strategi untuk bisa menyeret pelaku money politik terutama di saat serangan fajar.
Dia menegaskan agar Bawaslu saat ini harus lebih ektra kerja keras, apalagi relawan anti politik uang ini sudah mulai muncul di masyarakat.
Selain itu, Bambang juga berharap agar pemilu 2019 ini bisa menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Salah satunya melalui peran utama dari Bawaslu itu sendiri.
"Bawaslu jangan kerja sendiri. Ada Gakumdu, Kejaksaan dan Kepolisian yang ada di dalamnya saya rasa lebih profesional. Manfaatkan itu untuk menindak oknum pelaku politik uang," tandasnya. (NACO/B-5)
