BORNEONEWS, Palangka Raya - Berbagai pandangan muncul tentang efektivitas penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Indonesia Bebas Prostitusi di 2019.
Salah satunya muncul dari Pengamat Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya Sri Mujiarti Ulfah, Kamis (11/4/2019).
Dosen yang juga pernah mengajar di Universitas Jember ini menilai kebijakkan yang dilakukan oleh pemerintah sudah pas. Jika bicara tentang penanggulangan bagi masalah prostitusi.
"Namun jika kita bicara penyakit masyarakat yang lain, misal free sex, kejahatan seksual dan teman temannnya tentu saja kebijakan ini tidak secara otomatis menyembuhkan berbagai penyakit yang ada dimasyarakat," tulisnya melalui pesan Whatsapp.
Pasalnya menurut dia ada banyak aspek yang terlibat untuk bisa menyembuhkan penyakit masyarakat yang masuk dalam katagori ini.
--page
Mulai dari pengaruh aspek keimanan individu, kemudian kontrol sosial dan baru peran penguasa yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan berbagai penyakit masyarakat tersebut.
"Sehingga solusi sistemik inilah yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit sosial di masyarakat," tutupnya. (HERMAWAN DP/B-6)
