BORNEONEWS, Palangka Raya - Sebagai langkah agar wanita tuna susila tidak kembali menggeluti praktik prostitusi pemerintah perlu melakukan langkah signifikan.
Melalui pembimbingan dan pendekatan secara baik serta memfasilitasi kebutuhan mereka eks prostitusi untuk hijrah ke yang lebih baik.
"Menurut hemat saya, pertama pemeritah harus menyediakan lapangan kerja yang mudah diakses oleh semua kalangan," ungkap Pengamat Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Palangka Raya Sri Mujiarti Ulfah., Kamis (11/4/2019).
Penyediaan lapangan pekerjaan diharapkan akan memudahkan kaum laki laki untuk lebih mudah memenuhi kewajiban memberi nafkah keluarga.
Selain itu juga harus menguatkan pendidikan agar mampu membentuk pribadi-pribadi yang baik, mampu mengukur benar dan salah serta teguh mempertahankan prinsip.
--page
Kemudian pemerintah juga harus menguatkan pembangunan keluarga yang harmonis, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mencari kesenangan diluar.
"Salah satu sumber ketenangan rumah tangga adalah tercukupinya ekonomi keluarga," tuturnya. Selain itu, perlu juga, ketegasan dalam memberikan sanksi, sehingga akan melahirkan efek jera dan pelajaran bagi yang lain.
"Disinilah peran penting pemerintah, sehingga kebijakan bisa menyelesaikan permasalahan," tandasnya. (HERMAWAN DP/B-6)
