BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mengakui pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 ini merupakan sejarah baru yang cukup melelahkan. Tidak hanya bagi peserta tetapi juga bagi penyelenggara di tingkat desa hingga kecamatan.
Maka dari itu pemilu ini harus jadi evaluasi dalam penyelenggaraan kedepannya. Sehingga kedepannya untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI itu dibedakan dengan DPRD provinsi dan kabupaten.
“Bayangkan kita ini lima pemilihan seharunya dilakukan dijadikan satu saja, betapa tidak membuat terkuras enegeri penyelenggara dan sudah banyak panitia penyelenggara yang jadi korban karena pemilu ini," kata Handoyo, Rabu (24/4/2019)
Karena kata dia jika dipaksakan seperti ini kedepannya dikhawatirkan banyak yang tidak mau lagi jadi petugas PPS ataupun PPK karena reiko pekerjaan dan tanggung jawab begitu besar.
Handoyo menyebutkan sistem pelaksanaan pemilu saat ini memang harus dievaluasi. Mestinya kedepannya memang harus sudah mengarah kepada berbasi IT.
--page
Revolusi industri itu kata dia tidak hanya sekadar dalam bidang tertentu tetapi pemilu 2024 nanti sangat mungkin diterapkan dengan sistem E-Votting.
"Di mana semuanya sistem komputer yang mengerjakan tidak seperti sekarang masih manual, “ tandas Handoyo. (NACO/B-5)
