BORNEONEWS, Palangka Raya - Penyaluran Dana Desa (DD) di Bumi Tambun Bungai akan menjadi perhatian utama Perwakilan Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala BPKP Kalteng Setia Pria Husada menuturkan, penyaluran Dana Desa wajib mendapat pengawasan secara sistematis.
"Terkait Dana Desa, kita selalu ditekankan oleh Bapak Presiden agar memberi pengawasan secara konsisten agar tersalurkan dengan baik," ujarnya seusai dikukuhkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebagai kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Rabu (24/4/2019).
Ia melanjutkan, banyaknya perangkat desa tersandung kasus korupsi disebabkan Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat tidak sedikit.
"Terkadang orang yang baik pun ketika mengola uang miliaran bisa tergoda memakai untuk kepentingan pribadi atau korupsi," lajutnya.
--page
Setia mengaku akan mendorong pemerintah desa agar bisa lebih transparan dalam mengelola keuangan desa.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan kepada pemerintah 14 kabupaten/kota untuk meningkatkan produktifitas kinerja.
Permintaan Sugianto ini tidak hanya semata-mata agar 14 kabupaten/kota mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja.
"Yang lebih penting dari itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat kesejahteraan masyarakat," ucap Sugianto.(GAZALI/B-3)
