BORNEONEWS, Sampit - Persaingan ratusan calon anggota legislatif (caleg) menduduki 40 kursi DPRD Kotawaringin Timur disinyalir punya orientasi. Di antaranya untuk mendapatkan penghasilan anggota DPRD yang cukup fantasis hingga jadi ijon proyek
Aktivis di Kotawaringin Timur, Arsusanto mengakui bahwa anggota DPRD memang tidak ada penghasilan lain.
Mereka hanya bermain di penghasilan yang sah dan uang lebih perjalanan dinas yang kisarannya jika ditotal diangka Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per bulan.
"Lain halnya jika ada oknum di DPRD itu yang juga bermain proyek. Besar sekali peluang itu terjadi," kata dia, Senin, 20 Mei 2019.
Pasalnya DPRD punya anggaran aspirasi setiap anggota yang nilainya sekitar Rp 1,5 miliar setiap tahun anggaran. Anggaran ini di luar yang sah oknum bermain proyek.
--page
"Jika ambil fee saja dari seluruh aspirasi itu dan kerjaan diberikan ke rekanan, itu sudah mudah dan itu bukan rahasia lagi," tegasnya.
Sementara itu pengamat hukum dan politik di Kotawaringin Timur, Agung Adysetiono menyebutkan dengan biaya yang dikeluarkan sangat besar saat pileg, maka sangat terbuka kemungkinan oknum wakil rakyat ke depannya berupaya mengembalikan modal itu.
"Bahkan kabarnya ada yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan kursi di DPRD," katanya.
Agung mengungkapkan dengan sistem hitungan matematika selama 5 tahun menjabat dengan penghasilan Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per bulan itu anggota dewan yang duduk balik modal saja.
"Tapi perlu diingat lembaga itu bukan untuk menambah pundi-pundi uang tetapi lebih banyak kepada pengabdian dan pelayanan,” tukasnya.
--page
Makanya, kata dia oknum yang salah orientasi masuk lembaga itu tidak jarang berurusan dengan hukum. Orientasi itu untuj menimbun kekayayaan hingga melindungi usaha-usaha ilegalnya
Karena pikirannya bagaimana balik bahkan melebihi modal. Akibatnya aturan dan hukum dilanggar ujung-ujungnya banyak anggota dewan terjaring OTT, terlibat kongkalikong proyek dan lain sebagaianya.
Saat ini, katanya sulit untuk itu penegak hukum kian memacu kinerja masing-masing instansinya. Ada KPK, jaksa dan polisi hingga masyarakat ikut mengawasi ruang gerak oknum wakil rakyat.
Sementara itu caleg yang dipastikan lolos ke DPRD Kotawaringin Timur periode 2019-2024, Handoyo J Wibowo mengakui menjadi anggota DPRD jika orientasi untuk mendapatkan penghasilan lebih itu sangat tidak tepat.
Handoyo mengatakan keliru jika anggapan uang hasil perjalanan dinas itu besar. Pasalnya dengan sistem sekarang jauh berbeda dari beberpa tahun sebelumnya.
--page
"DPRD itu betul saja gaji Rp 34 juta, tapi belum dipotong untuk partai, apabila dari kegiatan perjalanan dinas lebihnya paling Rp 1 juta saja," tukasnya.
Sekarang sistem dengan bukti, beda dulu anggaran untuk hotel Rp 1,5 juta sehari bisa saja diakali cari hotel yang Rp 500 ribu sehari, sisanya masuk pribadi. "Kalau sekarang tidak bisa harus ada bukti tagihan, dipenjara kita kalau main-main,“ katanya.
Anggota DPRD kata Handoyo perlu diketahui bukan pengguna anggaran. Mereka sebatas penganggaran. Terkait pelaksanaan sudah menjadi ranah eksekutif.
Handoyo mengatakan menjadi anggota DPRD sebenarnya sebagai pembuktian kemampuan berpolitik seseorang dan menyalurkan pemikiran politik. "Kita ini karena hobi berpolotik. Kalau mau orientasi menambah penghasilan itu salah," tukasnya.
Diketahui setiap bulan anggota DPRD Kotawaringin Timur mendapatkan gaji dan tunjangan senilai Rp 34 juta.
--page
Angka itu terdiri dari uang repsresentasi Rp 1,57 juta, uang paket Rp 157 ribu, tunjangan jabatan Rp 2,28 juta, tunjangan komisi Rp 91 ribu, tunjangan panitia anggaran Rp 91 ribu, tunjangan beras Rp 340 ribu, JKN Rp 136 ribu, tunjangan perumahan Rp 7,22 juta, tunjangan transportasi Rp 10,2 juta dan tunjuangan komunikasi intensif Rp 12,9 juta.
Penghasilan ini belum termasuk hasil dari kegiatan perjalanan dinas. Setiap bulan kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD ini minimal mendapatkan bersih Rp 10 juta.
Setiap tahun anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kotim selalu meningkat. Betapa tidak sekali kunjungan kerja saja atau bimbingan teknis dengan tujuan Jakarta paling minim menghabiskan sekitar Rp 270 juta.
Anggaran untuk membiayai kegiatan 40 orang tersebut. Satu orang setidaknya mendapatkan Rp 6,8 juta. (NACO/B-6)
